Maraknya Kasus Korupsi
Masalah korupsi tengah menjadi
perbincangan hangat di masyarakat saat ini, terutama media massa lokal dan
nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah
menjadi budaya. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini
telah menjadi suatu kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan
baik.
Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Apalagi saat ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Namun itu semua mungkin hanya sebuah impian yang entah sampai kapan bisa terwujud. Tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.
Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Apalagi saat ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Namun itu semua mungkin hanya sebuah impian yang entah sampai kapan bisa terwujud. Tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.
Penyebab terjadinya korupsi pun
bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang
diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang
konsumtif, budaya memberi tips (uang pelicin), budaya malu yang rendah, sanksi
hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak
konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya adanya kerja sama semua pihak .
Dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya adanya kerja sama semua pihak .
Salah satunya adalah para
institut yang sudah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam
menanggulangi korupsi, seperti KPK, Kepolisian, Indonesia Corruption Watch
(ICW), Kejaksaan.
Dalam menangani kasus korupsi,
yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Kasus korupsi dilakukan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk pada
nama instansi hingga pada pemerintah dan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur,
dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan
perundangan yang ada. Namun, banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang
diakibatkan oleh banyaknya campur tangan politik buruk yang dibawa oleh oknum
perorangan maupun instansi.
Seharusnya Korupsi harus
diberantas, baik dengan cara preventif maupun represif. Bukan sebaliknya
korupsi semakin merajalela di negeri ini, bagaimana akan maju dan masyarakat
kecil bisa hidup kalau uang rakyat saja dilahab habis oleh pemerintahan kita sendiri.
Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang
kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki
budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti
korupsi dapat diminimalisir.
Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum.
Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum.
Sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/03/30/korupsi-di-indonesia-semakin-merajalela-siapa-yang-akan-memberantasnya-547094.html