HUKUM PERIKATAN

BAB IV

HUKUM PERIKATAN

A.    PENGERTIAN PERIKATAN

Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

1.      Pitlo

Hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu (Kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (Debitur) atas suatu prestasi.

2.      Von Savigny

Perikatan hukum merupakan hak dari seseorang (Kreditur) terhadap orang lain (Debitur)

3.      Yustianus

Perikatan hukum adalah suatu kewajiban dari seseorang untuk mengadakan prestasi kepada terhadap pihak lain.

4.      Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Hukum perikatan adalah kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan kekayaan.

B.     DASAR HUKUM PERIKATAN

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian,  perikatan yang timbul dari undang-undang, dan perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ).

Kemudian ada juga sumber perikatan berdasarkan undang-undang yaitu sebagai berikut :

1.      Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan lahir karena persutujuan atau karena undang-undang. perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2.      Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3.      Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai perbuatan orang 

C.    ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

Dalam hukum perikatan terdapat asas-asas yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

1.      Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi  para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.      Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

  

D.    HAPUSNYA PERIKATAN

Dalam KUHpdt (BW) tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

a)      Pembayaran.

b)      Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi).

c)      Pembaharuan utang (novasi).

d)     Perjumpaan utang atau kompensasi.

e)      Percampuran utang (konfusio).

f)       Pembebasan utang.

g)      Musnahnya barang terutang.

h)      Batal/ pembatalan.

i)        Berlakunya suatu syarat batal.

j)        Lewatnya waktu (daluarsa).

Terkait dengan Pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi,  kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan  berakhirnya perikatan karena undang–undang diantaranya; konsignasi, musnahnya barang terutang dan daluarsa.

Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting,  perihal defenisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehinga suatu perikatan/ kontrak dikatakan berakhir:

·         Pembayaran

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur atau guru privat.

Suatu maslah yang sering muncul dalam pembayaran adalah masalah subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak siberpiutang (kreditur) oleh seorang ketiga yang membayar kepada siberpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang baru menggantikan kreditur yang lama. Jadi utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur yang lama.

·         Konsignasi

Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

·         Novasi

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu novasi atau pembaharuan utang, yaitu :

1.      Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi ini disebut novasi objektif.

2.      Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya (ini dinamakan novasi subjektif pasif).

3.      Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif aktif).

·         Kompensasi

kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

·         Konfusio

Konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

SUMBER :

http://www.negarahukum.com/hukum/hapusnya-perikatan.html

http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perikatan/

http://budipratiko9.blogspot.co.id/2015/04/hukum-perikatan-hukum-perjanjian-dan.html

http://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id/2015/02/dasar-hukum-dan-unsur-unsur-perikatan.html

http://www.academia.edu/7612337/TUGAS_HUKUM_PERIKATAN

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

BAB III

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,^[yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.)

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari 4 bagian yaitu :

1.      Buku I tentang orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum

2.      Buku II tentang kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda

3.      Buku III tentang perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (perjanjian) yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan

4.      Buku IV tentang Daluarsa dan pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian

2. PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana, yaitu dalam beberapa hal diantaranya terlihat dari perbedaan isi, pelaksanaannya sampai dengan perbedaan menafsirkannya.

Pengertian Hukum Perdata, berdasarkan pendapat para ahli, secara sederhana adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

  

Hukum Perdata Indonesia

Keadaan hukum perdata di indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu Faktor Ethnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia, karena negara kita terdiri dari  berbagai suku bangsa dan faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163.I.S.

Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:

1.      Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.

2.      Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.

3.      Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

Disamping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia, seperti:

1.      Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia kristen (Staatsblad 1993 No.74)

2.      Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 No.570 berhubungan dengan No.717

Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu :

1.      Undang-Undang hak pengarang

2.      Peraturan umum tentang koperasi

3.      Ordonansi Woeker

4.      Ordonansi tentang pengangkutan di udara

C.     SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Hukum Perdata menurut ilmu hukum dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1.      Hukum tentang diri seseorang (Personenrecht)

Memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2.      Hukum Kekeluargaan

Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian dan curatele.

3.      Hukum Kekayaan (Vermogensrecht)

Mengatur perihal hubngan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dinamakan Hak Mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak yang tertentu saja dinamakan Hak Perseorangan. Hak Mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat dilihat dinamakan Hak Kebendaan. Hak Mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat dilihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

4.      Hukum Warisan (Erfrecht)

Mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan Hukum Warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Warisan lazimnya ditempatkan tersendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) terdiri atas 4 buku, yaitu :

1.      Buku I “perihal orang” (Van Personen)

2.      Buku II “Perihal Benda” (Van Zaken)

3.      Buku III “Perikatan Perikatan” (Van Verbintenissen)

4.      Buku IV “Pembuktian dan Daurlasa” (Van Bewijs en Verjaring)

SUMBER :

http://www.jurnalhukum.com/sistematika-hukum-perdata-indonesia/

http://wilaratna.blogspot.co.id/2013/02/sistematika-hukum-perdata.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia

http://pratiwi689.blogspot.co.id/2015/03/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://yoyonsasori.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html

http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/perbedaan-hukum-perdata-dengan-hukum.html

SUBYEK DAN OBJEK HUKUM

BAB II

SUBYEK DAN OBJEK HUKUM

1. SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1.      Badan hukum publik,

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga Negara.

2.      Badan hukum privat

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata.

Dalam Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat materil pembentukan badan hukum. Biasanya yang ditentukan adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaries.

Berdasarkan doktrin ada beberapa syarat materil yang haus dipenuhi dalam pembentukan badan hukum yaitu:

a)      Ada harta kekayaan terpisah

b)      Mempunyai tujuan tertentu

c)      Mempunyai kepentingan sendiri

d)     Ada organisasi teratur   Prosedur pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang.

2. OBYEK HUKUM BENDA BERGERAK

Objek hukum  adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan.

Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan.

Benda bergerak dibedakan menjadi 2, yaitu :

1.      Benda bergerak karena sifatnya

Benda bergerak karena sifatnya sendiri adalah segala barang yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain. Misalnya mobil, meja dan buku kecuali benda yang sifatnya bergerak telah ditentukan undang-undang termasuk golongan benda yang tidak bergerak.

2.      Benda bergerak karena ketentuan UU

Benda tidak berwujud, yang menurut UU dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak. Misalnya saham, obligasi, cek, tagihan – tagihan, dan lain sebagainya.

3. OBYEK HUKUM BENDA TIDAK BERGERAK

Objek hukum  adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan.

Setelah sebelumnya membahas tentang obyek hukum yang bergerak, kali ini kita akan membahas tentang obyek hokum yang tidak bergerak.

Benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama.

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1.      Benda tidak bergerak karena sifatnya

Tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa dikenal dengan benda tetap seperti tanah serta segala sesuatu yangg tetap ada disitu sehingga menjadi kesatuan segala sesuatu yang tetap ada disitu sehingga menjadi kesatuan dengan tanah tersebut. Misalnya bangunan, tanam-tanaman, pohon-pohon, serta kekayaan alam yang ada dalam kandungan bumi dan barang-barang lain yang belum terpisah dari tanah itu.

2.      Benda tidak bergerak karena tujuannya

Segala barang yang senantiasa digunakan oleh yang mempunyai dan yang menjadi alat tetap pada suatu benda yang tidak bergerak. Misalnya mesin penggilingan padi yg ditempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras dan alat-alat percetakan yang ditempatkan dalam gedung percetakan.

3.      Benda tidak bergerak karena ketentuan UU

Segala hak atas benda yg tidak bergerak, misalnya Hak Bina Usaha,  hak hipotek dan hak guna bangunan.

SUMBER :

http://iistriwulandari.blogspot.co.id/2015/04/contoh-benda-benda-dalam-hukum-ekonomi.html

https://dwintapuspa.wordpress.com/2013/05/01/subyek-dan-obyek-hukum/

http://gitaansen07.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-objek-hukum-yang-bergerak.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum

http://www.npslawoffice.com/hukum-tentang-orang-subjek-hukum/

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

BAB I

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

A.    KODEFIKASI HUKUM

Kata kodefikasi  merupakan istilah yang berasal dari kata codifiecatie yang berarti suatu usaha yang digunakan untuk menyusun suatu bagian hukum secara lengkap. Kodefikasi adalah jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis.

Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law) adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Kalau hukum tertulis (Unstatutery Law = Unwritten Law ) adalah hukum yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak tercantum dalam peraturan perundangan dan ditaati.

Tujuan kodifikasi hukum antara lain bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, dimana hukum tersebut benar tertulis dalam satu kitab undang-undang. Kemudian untuk penyederhanaan hukum, yaitu simple dan bersifat sederhana sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya bertujuan untuk kesatuan hukum, jika suatu hukum membahas suatu perkara, maka hanya perkara itu saja yang dibahas dan tidak mencakup kelain perkara.

Contoh kodifikasi di Eropa :

a)      Corpus Luris Civilis (mengenai hukum perdata)

Diusahakan oleh Kaisar Justianus dari Kerajaan Romawi dalam tahun 527-565.

b)      Code Civil (mengenai hukum perdata)

Diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam tahun 1604.

Contoh kodifikasi di Indonesia :

a)      Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (sekarang KUHPer) pada tanggal 1 Mei 1848

b)      Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada tanggal 1 Mei 1948

c)      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 1 Januari 1918

d)     Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1918

B.     PEGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI

1.      Pengertian Ekonomi

Istilah dalam Pengertian Ekonomi, menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Pengertian Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Pengertian Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.

Berikut adalah pengertian ekonomi menurut para ahli, yaitu :

a)      Adam Smith (bapak ilmu ekonomi) bahwa pengertian ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan tentang sebab dan adanya kekayaan suatu negara.

b)      Paul Anthony Samuelson (Peraih Nobel Prize dibidang Ilmu Ekonomi, 1970) bahwa adalah cara-cara yang dilakukan oleh individu atau manusia dan kelompoknya

2.      Hukum Ekonomi

Pengertian hukum ekonomi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian Hukum Ekonomi menurut pendapat Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Menurut Soedarto, Pengertian Hukum Ekonomi ialah keseluruhan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa Pengertian Hukum Ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini, hukum berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa hukum ekonomihanya meliputi kaidah-kaidah hukum publik yang merupakan pengarahan pemerintah dalam kehidupan ekonomi nasional. Sebaliknya ada pandangan bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi.

SUMBER :

http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html

http://www.apapengertianahli.com/2015/07/pengertian-ekonomi-dan-pengertian-ilmu-ekonomi.html

http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hukum-ekonomi-menurut-para.html#_

https://prezi.com/upg4gcwfpomq/unifikasi-kodifikasi-dan-macam-macam-hukum/

http://www.academia.edu/5147635/KODIFIKASI_HUKUM_DAN_INTERPRETASI_HUKUM