BAB
III
HUKUM
PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
- HUKUM
PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
Hukum di Indonesia merupakan
campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar
sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa,
khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar
masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam
lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain
itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam
perundang-undangan atau yurisprudensi,[yang merupakan penerusan dari
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah
Nusantara.
Salah
satu bidang hukum
yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum
dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata
disebut pula hukum
privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara
serta kepentingan umum (misalnya politik
dan pemilu
(hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau
tata usaha negara),
kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk
atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan
seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Hukum perdata di Indonesia
didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada
masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.)
Kitab undang-undang hukum perdata
(disingkat KUHPer) terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku I tentang orang; mengatur
tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status
serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum
2. Buku II tentang kebendaan; mengatur
tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki
subyek hukum yang berkaitan dengan benda
3. Buku III tentang perikatan; mengatur
tentang hukum perikatan (perjanjian) yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan
kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan
4. Buku IV tentang Daluarsa dan
pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau
tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal
yang berkaitan dengan pembuktian
- PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA
Hukum
perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu
dengan individu, fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau
kepentingan individu. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana, yaitu dalam
beberapa hal diantaranya terlihat dari perbedaan isi, pelaksanaannya sampai
dengan perbedaan menafsirkannya.
Pengertian
Hukum Perdata, berdasarkan pendapat para ahli, secara sederhana adalah
rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang
yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan
subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan,
dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan
membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan
atau kepentingan hidupnya.
Hukum
perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta
kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan
(hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga
negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan,
perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan
tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Hukum Perdata Indonesia
Keadaan
hukum perdata di indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih
beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu Faktor
Ethnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia, karena negara
kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan faktor Hostia Yuridis yang
dapat kita lihat pada pasal 163.I.S.
Adapun hukum yang diberlakukan bagi
masing-masing golongan yaitu:
1. Bagi golongan Eropa dan yang
dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan
dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas
konkordansi.
2. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia
Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak
dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat
tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
3. Bagi golongan timur asing (bangsa
Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan
Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan
diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa
macam tindakan hukum tertentu saja.
Disamping
itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia,
seperti:
1. Ordonansi
perkawinan bangsa Indonesia kristen (Staatsblad 1993 No.74)
2. Organisasi
tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 No.570 berhubungan
dengan No.717
Dan
ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara,
yaitu :
1. Undang-Undang
hak pengarang
2. Peraturan
umum tentang koperasi
3. Ordonansi
Woeker
4. Ordonansi
tentang pengangkutan di udara
C. SISTEMATIKA
HUKUM PERDATA
Hukum
Perdata menurut ilmu hukum dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:
1. Hukum
tentang diri seseorang (Personenrecht)
Memuat peraturan-peraturan tentang
manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk
memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya
itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
2. Hukum
Kekeluargaan
Mengatur
perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu :
Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan
istri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian dan curatele.
3. Hukum
Kekayaan (Vermogensrecht)
Mengatur perihal hubngan-hubungan
hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan
seseorang, yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu,
dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu,
biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan terbagi lagi
atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dinamakan Hak Mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau
suatu pihak yang tertentu saja dinamakan Hak
Perseorangan. Hak Mutlak yang memberikan kekuasaan
atas suatu benda yang dapat dilihat dinamakan Hak Kebendaan. Hak Mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas
suatu benda yang dapat dilihat, misalnya hak seorang pengarang atas
karangannya, hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan
atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.
4. Hukum
Warisan (Erfrecht)
Mengatur
hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga
dapat dikatakan Hukum Warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga
terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang
setengah-setengah ini, Hukum Warisan lazimnya ditempatkan tersendiri.
Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) terdiri atas 4
buku, yaitu :
1. Buku I “perihal orang” (Van
Personen)
2. Buku II “Perihal Benda” (Van Zaken)
3. Buku III “Perikatan Perikatan” (Van
Verbintenissen)
4. Buku IV “Pembuktian dan Daurlasa”
(Van Bewijs en Verjaring)
SUMBER
:
http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/perbedaan-hukum-perdata-dengan-hukum.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar