Hak Atas Kekayaan Intelektual

A.    Pengertian Haki 

Istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan sendiri adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan dibidang teknologi dan jasa.

Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Dalam ilmu hukum kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padaan dari intellectual property right, berdasarkan WIPO, the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fileds.

Dengan demikian, intellectual property right (IPR) merupakan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan, dan seni.

Dalam pasal 7 TRIPS (tread related aspect of intellectual property right) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah sebagai berikut.

Perlindungan dan penegakkan hukum HKI bertujuan untuk  mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B.     Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat 4 prinsip dalam hak kekayaan intelektual, yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keempat prinsip tersebut :

1.      Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi, yaitu hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya piker manusia yang diekspresikan ke berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2.      Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, yaitu dalam menciptakan sebuah karya dapat membuahkan hasil yang berasal dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam kepemilikannya.

3.      Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan sebuah karya dapat meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia dimana akan memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara.

4.      Prinsip Sosial

Prinsip sosial, yaitu mengatur kepentingan sebagai warga negara. Hak yang telah diakui oleh hukum merupakan satu kesatuan sehungga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

C.    Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO ( World Intellectual Property Organization ) hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( Copyright ) dan hak kekayaan industry ( Industrial Property Right ).

Hak Cipta adalah hak yang diberikan Negara bagi pencipta atau penerima hak cipta akan suatu karya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. 

Hak Kekayaan Indsutri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi : Paten, Merk dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman.

D.    Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :

1.      Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

2.      Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).

3.      Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 3)

4.      Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (Pasal 1 Ayat 1)

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Pasal 1 Ayat 2)

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3)

5.      Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 Ayat 1)

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat 2)

6.      Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

7.      Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negera Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Pasal 1 Ayat 6)

Sumber :

http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual.html

https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/09/klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual/

https://ughytov.wordpress.com/2011/05/17/bab-7-hak-kekayaan-intelektual/

Elsi Kartika Sari, S.H., 2008, Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua, Grasindo

Jenis Perusahaan dan Syarat Pendirian

1.      FIRMA

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Ciri dan sifat firma :

·         Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.

·         Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.

·         Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

·         Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

·         Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

·         Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian

·         Mudah memperoleh kredit usaha

Syarat Pendirian dan dilakukan pada Notaris:

·         Pembuatan akta pendirian firma

·         Surat keterangan domisili perusahaan

·         Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

·         Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SP-PKP)

·         Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

·         Surat izin usaha perdagangan

·         Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2.      CV

Yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan salah satunya atau beberapa anggota bertanggungjawab tidak terbatas atas hutang perusahaan dan anggota yang lain bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan.

Pemilik Perusahaan terbagi 2,yaitu :

a.       Sekutu pimpinan (general partner) yaitu anggota pemilik perusahaan yang aktif dan duduk sebagai pimpinan. Perseroan Komanditer biasanya modal yang disetor kepada parusahaan lebih besar dibandingkan anggota-anggota pemilik yang lain.

b.      Sekutu terbatas (limited partner) yaitu anggota pemilik perusahaan yang bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan sebesar modal yang disetor kepada perusahaan dan juga tidak diizinkan aktif dalam mengelola perusahaan.

Ada 4 kebaikan perseroan komanditer (CV),yaitu :

·         Modal yang disetor kepada perusahaan lebih besar.

·          Lebih mudah memperoleh kredit.

·         Kemampuan manajemen lebih besar.

·          Pendirian perusahaan lebih mudah.

Ada 3 keburukan perseroan komanditer (CV),yaitu :

·         Sebagian anggota pemilik perusahaan bertanggungjawab tidak terbatas.

·         Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

·         Sulit menarik kembali modal yang disetor kepada perusahaan terutama bagi sekutu pimpinan.

Beberapa langkah yang harus diketahui untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut:

1.      Akta Pendirian CV

2.      Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

3.      Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan.

4.      Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak

5.      Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Sp-Pkp)

6.      Mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (Siup)

7.      Tanda Daftar Perusahaan (Tdp).

 

3.      PT (PERSEROAN TERBATAS)

Yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang,dua orang atau lebih sebagai pemegang saham yang bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan.

Ada 5 kebaikan PT Yaitu :

·         Tanggungjawab terbatas pemegang saham atas hutang perusahaan.

·         Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena perusahaan tidak tergantung pada beberapa pemegang saham dan pemegang saham dapat berganti.

·         Mudah menjual perusahaan dengan menjual saham.

·         Mudah menambah modal termasuk dengan mengeluarkan saham baru.

·         Mudah mendapatkan para Manajer professional untuk mengelola (memanage) perusahaan.

Ada 4 keburukan PT yaitu :

·         Pajak ganda yaitu pajak laba perusahaan dan pajak deviden.

·         Pendirian PT lebih sulit kerena memerlukan akte notaris dan izin khusus.

·         Biaya pendirian PT relatif besar.

·         Rahasia PT mudah terbuka karena kegiatan PT harus dilaporkan kepada para pemegang saham.

Syarat Pendirian PT, yaitu :

a.       Tahap Pengajuan Nama PT.

b.      Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT.

c.       Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

d.      Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

e.       Tahap berikutnya pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham.

f.       Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

g.      Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

h.      Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).

  

4.      KOPERASI

yaitu perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi secara perorangan dan badan hukum koperasi. Menurut UU No.25 Thn 1992 koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hokum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.

Fungsi Koperasi:

a.       Sebagai urat nadikegiatan perekonomian Indonesia.

b.      Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia

c.       Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

d.      Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Ciri – Ciri Badan Usaha Koperasi:

a.       Bekerja sama dengan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

b.      Memperhatikan hak dan kewajiban tiap anggota yang bergabung didalamnya.

c.       Mengutamakan gotong royong agar mencapai tujuan.

Syarat pendirian koperasi:

a.       Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).

b.      Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.

c.       Daftar hadir rapat pendirian koperasi

d.      Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).

e.       Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.

f.       Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.

g.      Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.

h.      Daftar susunan pengurus dan pengawas.

i.        Daftar Sarana Kerja Koperasi

j.        Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.

k.      Struktur Organisasi Koperasi.

l.        Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

m.    Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5.      BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Ciri-ciri BUMD

·         Didirikan peraturan daerah (perda).

·         Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.

·         Masa jabatan direksi selama empat tahun.

·         Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Langkah pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas adalah:

1. Pemda menetapkan Perda ttg Pendirian PT XYZ. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah:
• Nama sebutan PT dan alternatif sebutan nama PT, sebab sangat mungkin PT XYZ yang akan di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
• Susunan pengurus PT, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
• besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
• Dan lain-lain data & informasi yang diperlukan oleh Notaris.
2. Selanjutnya dihadapan Notaris menyusun anggaran dasar PT, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut.
3. Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka pemda menetapkan perda ttg penyertaan modal pada PT XYZ tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri 52/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal sebesar 25 M yang akan dipenuhi selama 4 tahun anggaran.
4. Selanjutnya berdasarkan perda ttg penyertaan modal tersebut, pemda mengalokasikan penyertaan modal di ranperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.

6.      BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005,BUMN adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Sedangkan Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

7.      YAYASAN

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan. Harta kekayaan awal yayasan ini diperoleh dari pendiri yayasan, baik berbentuk uang maupun barang. Tujuan dari pemisahan ini adalah supaya jangan sampai kekayaan awal yayasan ini masih menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama dari pendirinya. Selain berasal dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari :

a.       Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari negara. Sifatnya haruslah tidak mengikat, supaya yayasan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan balas jasa atau pengembalian.

b.      Wakaf, yang mana bila harta kekayaan yayasan tersebut berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan UU no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c.       Hibah, yaitu pemberian/penyerahan barang oleh pemberi hibah yang masih hidup secara cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

d.      Hibah wasiat. Pemberian ini berasal dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.

Bila Anda ingin mendirikan Yayasan sebenarnya relatif cukup mudah, karena Notaris memegang peranan penting disini. Perlu Anda ketahui, bahwa Akta Pendirian Yayasan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Selain itu Notarislah yang akan mengawal proses pendirian Yayasan, mulai dari pemesanan nama, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan kepada Menteri, hingga penerimaan berkas-berkas proses jadinya Yayasan.

Sebagai langkah awal, Anda bisa mendatangi Notaris setempat dan berkonsultasi tentang keinginan Anda. Biasanya Notaris akan memberikan nasehat mengenai prosedur teknis serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Beberapa hal yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu, yaitu :

1.       Nama para pendiri Yayasan.

2.       Nama calon Yayasan;

3.       Jumlah kekayaan awal Yayasan;

4.       Dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain :

·         KTP dari para pendiri;

·         KTP dari calon Pembina, pengawas dan pengurus yayasan;

·         NPWP dari calon Ketua Yayasan;

·         Surat pernyataan dari orang-orang yang bersedia ditunjuk menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan;

·         Bukti modal/aset sebagai kekayaan awal Yayasan.

Untuk selanjutnya bila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka para pendiri bersama-sama menghadap Notaris untuk menandatangani akta pendirian. Yayasan ini sudah dianggap berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri di hadapan Notaris. Namun Yayasan ini belum sah menjadi Badan Hukum. Untuk itu Notarislah yang akan segera memproses pengesahan badan hukum Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Setelah Akta Pendirian Yayasan ini disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, maka Yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum yang secara hukum juga bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Jadi pertanggungjawaban itu melekat setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri.

Sumber :

http://muhammad-toha93.blogspot.co.id/2014/04/makalah-bumn.html

http://notarismenulis.blogspot.co.id/2012/06/pendirian-yayasan.html

https://investasidaerah.wordpress.com/2013/07/17/pendirian-bumd/

http://kholifajja.blogspot.co.id/2015/03/a.html

https://agrma.wordpress.com/2010/10/27/firma/

http://valkyriexenz.blogspot.co.id/2013/01/syarat-syarat-serta-proses-pembentukan.html