1. FIRMA
Firma
adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih
dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada
setiap pemiliknya.
Ciri
dan sifat firma :
·
Apabila terdapat hutang tak terbayar,
maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
·
Setiap anggota firma memiliki hak untuk
menjadi pemimpin.
·
Seorang anggota tidak berhak memasukkan
anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
·
Keanggotaan firma melekat dan berlaku
seumur hidup
·
Seorang anggota mempunyai hak untuk
membubarkan firma
·
Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian
·
Mudah memperoleh kredit usaha
Syarat
Pendirian dan dilakukan pada Notaris:
·
Pembuatan akta pendirian firma
·
Surat keterangan domisili perusahaan
·
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
·
Surat pengukuhan pengusaha kena pajak
(SP-PKP)
·
Pendaftaran ke Pengadilan Negeri
·
Surat izin usaha perdagangan
·
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. CV
Yaitu
perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan salah satunya atau
beberapa anggota bertanggungjawab tidak terbatas atas hutang perusahaan dan
anggota yang lain bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan.
Pemilik Perusahaan terbagi 2,yaitu :
a.
Sekutu
pimpinan (general partner) yaitu anggota pemilik perusahaan yang aktif dan
duduk sebagai pimpinan. Perseroan Komanditer biasanya modal yang disetor kepada
parusahaan lebih besar dibandingkan anggota-anggota pemilik yang lain.
b.
Sekutu
terbatas (limited partner) yaitu anggota pemilik perusahaan yang
bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan sebesar modal yang disetor
kepada perusahaan dan juga tidak diizinkan aktif dalam mengelola perusahaan.
Ada
4 kebaikan perseroan komanditer (CV),yaitu :
·
Modal
yang disetor kepada perusahaan lebih besar.
·
Lebih mudah memperoleh kredit.
·
Kemampuan
manajemen lebih besar.
·
Pendirian perusahaan lebih mudah.
Ada
3 keburukan perseroan komanditer (CV),yaitu :
·
Sebagian
anggota pemilik perusahaan bertanggungjawab tidak terbatas.
·
Kelangsungan
hidup perusahaan tidak menentu.
·
Sulit
menarik kembali modal yang disetor kepada perusahaan terutama bagi sekutu
pimpinan.
Beberapa
langkah yang harus diketahui untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut:
1. Akta
Pendirian CV
2. Surat
Keterangan Domisili Perusahaan.
3. Surat
ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan.
4.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak
5.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(Sp-Pkp)
6.
Mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan
(Siup)
7.
Tanda Daftar Perusahaan (Tdp).
3. PT
(PERSEROAN TERBATAS)
Yaitu
perusahaan yang dimiliki oleh satu orang,dua orang atau lebih sebagai pemegang
saham yang bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan.
Ada
5 kebaikan PT Yaitu :
·
Tanggungjawab
terbatas pemegang saham atas hutang perusahaan.
·
Kelangsungan
hidup perusahaan lebih terjamin karena perusahaan tidak tergantung pada
beberapa pemegang saham dan pemegang saham dapat berganti.
·
Mudah
menjual perusahaan dengan menjual saham.
·
Mudah
menambah modal termasuk dengan mengeluarkan saham baru.
·
Mudah
mendapatkan para Manajer professional untuk mengelola (memanage) perusahaan.
Ada
4 keburukan PT yaitu :
·
Pajak
ganda yaitu pajak laba perusahaan dan pajak deviden.
·
Pendirian
PT lebih sulit kerena memerlukan akte notaris dan izin khusus.
·
Biaya
pendirian PT relatif besar.
·
Rahasia
PT mudah terbuka karena kegiatan PT harus dilaporkan kepada para pemegang
saham.
Syarat
Pendirian PT, yaitu :
a. Tahap
Pengajuan Nama PT.
b. Tahap
Pembuatan Akta Pendirian PT.
c. Tahap
Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
d. Tahap
Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. Tahap
berikutnya pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham.
f. Mengajukan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
g. Mengajukan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
h. Tahap
Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).
4. KOPERASI
yaitu
perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi secara perorangan dan
badan hukum koperasi. Menurut UU No.25 Thn 1992 koperasi yaitu badan usaha yang
beranggotakan seorang atau badan hokum dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas azaz kekeluargaan.
Fungsi
Koperasi:
a.
Sebagai urat nadikegiatan perekonomian
Indonesia.
b.
Sebagai upaya mendemokrasikan sosial
ekonomi Indonesia
c.
Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
d.
Memperkokoh perekonomian rakyat
Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.
Ciri – Ciri Badan Usaha Koperasi:
a. Bekerja
sama dengan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
b. Memperhatikan
hak dan kewajiban tiap anggota yang bergabung didalamnya.
c. Mengutamakan
gotong royong agar mencapai tujuan.
Syarat
pendirian koperasi:
a. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian
koperasi dari notaris (NPAK).
b. Berita Acara Rapat Pendirian
Koperasi.
c. Daftar hadir rapat pendirian
koperasi
d. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya
disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
e. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih)
untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
f. Surat Bukti tersedianya modal yang
jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib
dilunasi para pendiri.
g. Rencana kegiatan usaha koperasi
minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan
Koperasi.
h. Daftar susunan pengurus dan
pengawas.
i.
Daftar
Sarana Kerja Koperasi
j.
Surat
pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
k. Struktur Organisasi Koperasi.
l.
Surat
Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
m. Dokumen lain yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
5. BUMD
(BADAN USAHA MILIK DAERAH)
Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah
daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan
dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
Ciri-ciri
BUMD
·
Didirikan peraturan daerah (perda).
·
Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.
·
Masa jabatan direksi selama empat tahun.
·
Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah
guna membiayai pembangunan daerah.
Langkah
pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas adalah:
- Pemda menetapkan Perda ttg Pendirian PT XYZ. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah:
- Nama sebutan PT dan alternatif sebutan nama PT, sebab sangat mungkin PT XYZ yang akan di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
- Susunan pengurus PT, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Dan lain-lain data & informasi yang diperlukan oleh Notaris.
- Selanjutnya dihadapan Notaris menyusun anggaran dasar PT, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut.
- Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka pemda menetapkan perda ttg penyertaan modal pada PT XYZ tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri 52/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal sebesar 25 M yang akan dipenuhi selama 4 tahun anggaran.
- Selanjutnya berdasarkan perda ttg penyertaan modal tersebut, pemda mengalokasikan penyertaan modal di ranperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.
6.
BUMN
(BADAN USAHA MILIK NEGARA)
Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005,BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.
Pengurusan BUMN dilakukan oleh
Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN
untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan
tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam
melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan
peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran.
Pengawasan BUMN dilakukan oleh
Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan Persero. Sedangkan Dewan Pengawas adalah organ Perum yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Komisaris dan Dewan Pengawas
bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi
Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
7. YAYASAN
Yayasan
adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang
tidak mempunyai anggota.
Yayasan
memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau
pengurusnya, yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan.
Harta kekayaan awal yayasan ini diperoleh dari pendiri yayasan, baik berbentuk
uang maupun barang. Tujuan dari pemisahan ini adalah supaya jangan sampai
kekayaan awal yayasan ini masih menjadi bagian dari harta pribadi atau harta
bersama dari pendirinya. Selain berasal dari pemisahan harta kekayaan
pendirinya, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari :
a. Sumbangan
atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan
usaha maupun bantuan dari negara. Sifatnya haruslah tidak mengikat, supaya
yayasan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan balas jasa atau pengembalian.
b. Wakaf,
yang mana bila harta kekayaan yayasan tersebut berasal dari wakaf maka berlaku
ketentuan UU no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
c. Hibah,
yaitu pemberian/penyerahan barang oleh pemberi hibah yang masih hidup secara
cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali.
d. Hibah
wasiat. Pemberian ini berasal dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.
Bila
Anda ingin mendirikan Yayasan sebenarnya relatif cukup mudah, karena Notaris
memegang peranan penting disini. Perlu Anda ketahui, bahwa Akta Pendirian
Yayasan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Selain itu Notarislah yang akan
mengawal proses pendirian Yayasan, mulai dari pemesanan nama, pengajuan
permohonan pengesahan badan hukum Yayasan kepada Menteri, hingga penerimaan
berkas-berkas proses jadinya Yayasan.
Sebagai
langkah awal, Anda bisa mendatangi Notaris setempat dan berkonsultasi tentang
keinginan Anda. Biasanya Notaris akan memberikan nasehat mengenai prosedur
teknis serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Beberapa hal yang harus Anda
persiapkan terlebih dahulu, yaitu :
1.
Nama para pendiri Yayasan.
2.
Nama calon Yayasan;
3.
Jumlah kekayaan awal Yayasan;
4.
Dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain :
·
KTP dari para pendiri;
·
KTP dari calon Pembina, pengawas dan
pengurus yayasan;
·
NPWP dari calon Ketua Yayasan;
·
Surat pernyataan dari orang-orang yang
bersedia ditunjuk menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan;
·
Bukti modal/aset sebagai kekayaan awal
Yayasan.
Untuk
selanjutnya bila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka para pendiri
bersama-sama menghadap Notaris untuk menandatangani akta pendirian. Yayasan ini
sudah dianggap berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri
di hadapan Notaris. Namun Yayasan ini belum sah menjadi Badan Hukum. Untuk itu
Notarislah yang akan segera memproses pengesahan badan hukum Yayasan ke
Kementerian Hukum dan HAM RI.
Setelah
Akta Pendirian Yayasan ini disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan
HAM, maka Yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum
yang secara hukum juga bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Jadi
pertanggungjawaban itu melekat setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh
Menteri.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar