A.
Pengertian
Haki
Istilah
hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan
intelektual. Hak kekayaan sendiri adalah kekayaan berupa hak yang mendapat
perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa
izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan
intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk
ekspresi, ciptaan, dan penemuan dibidang teknologi dan jasa.
Jadi,
hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau
olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia.
Dalam
ilmu hukum kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda
(zakenrecht) yang mempunyai objek
benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial
maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa
saja sesuai dengan kehendaknya.
Hak
kekayaan intelektual (HKI) merupakan padaan dari intellectual property right, berdasarkan WIPO, the legal rights which result from intellectual activity in the
industrial scientific, literary or artistic fileds.
Dengan
demikian, intellectual property right
(IPR) merupakan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya
yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan, dan
seni.
Dalam
pasal 7 TRIPS (tread related aspect of
intellectual property right) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan
penegakan HKI adalah sebagai berikut.
Perlindungan
dan penegakkan hukum HKI bertujuan untuk
mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan
diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan
teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
B.
Prinsip
– Prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Terdapat
4 prinsip dalam hak kekayaan intelektual, yaitu prinsip ekonomi, prinsip
keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.
Berikut
adalah penjelasan lebih rinci tentang keempat prinsip tersebut :
1. Prinsip
Ekonomi
Prinsip
ekonomi, yaitu hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan
daya piker manusia yang diekspresikan ke berbagai bentuk yang akan memberikan
keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip
Keadilan
Prinsip
keadilan, yaitu dalam menciptakan sebuah karya dapat membuahkan hasil yang
berasal dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
yang akan mendapatkan perlindungan dalam kepemilikannya.
Prinsip
kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk
meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan sebuah karya dapat
meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia dimana akan memberikan keuntungan
bagi bangsa dan negara.
4. Prinsip
Sosial
Prinsip
sosial, yaitu mengatur kepentingan sebagai warga negara. Hak yang telah diakui
oleh hukum merupakan satu kesatuan sehungga perlindungan diberikan berdasarkan
keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
C.
Klasifikasi
Hak Kekayaan Intelektual
Berdasarkan
WIPO ( World Intellectual Property Organization ) hak atas kekayaan intelektual
dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( Copyright ) dan hak kekayaan industry ( Industrial Property Right ).
Hak Cipta
adalah hak yang diberikan Negara bagi pencipta atau penerima hak cipta akan
suatu karya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang
mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau
konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.
Hak Kekayaan Indsutri
adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama
yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industry ( industrial
property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak
Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober
1979, meliputi : Paten, Merk dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak
Sirkuit, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman.
D.
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia
Pengaturan
hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :
1. Undang
– Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Hak Cipta adalah
“hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal
1 butir 1).
2. Undang
– Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Paten
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).
3. Undang
– Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Hak
atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia
kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada
pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 3)
4. Undang
– Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang
dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor
PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui
kegiatan pemuliaan tanaman. (Pasal 1 Ayat 1)
Hak
Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada
pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil
pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu. (Pasal 1 Ayat 2)
Varietas
Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai
oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi
karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis
yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang
menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3)
5. Undang
– Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Rahasia
Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha,
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 Ayat 1)
Hak
Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan
Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat 2)
6. Undang
– Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Hak
Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia
kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut.
Desain
Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat
1)
7. Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sirkuit
Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan
serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)
Desain
Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai
elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta
sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal
1 Ayat 2)
Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negera Republik Indonesia
kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut. (Pasal 1 Ayat 6)
Sumber
:
Elsi
Kartika Sari, S.H., 2008, Hukum dalam
Ekonomi Edisi Kedua, Grasindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar