Tata Cara Mendirikan Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki sekaligus dioperasikan oleh orang-seorang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia juga telah dibuat undang-undang yang menjelaskan tentang perkoperasian, yaitu UU no. 25 tahun 1992 yang berisi: 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha setiap anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi Mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) atau lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi. Berikut adalah beberapa langkah-langkah sebelum mendirikan koperasi yaitu: 1. Persiapan Pembentukan Calon-Calon Pendiri Koperasi Seperti yang sudah dijelaskan diatas, persiapan calon-calon yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi. 2. Rapat Pembentukan Rapat sekurang-kurangnya yaitu 20 orang yang dipimpin oleh satu orang atau beberapa orang pendiri koperasi. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi adalah pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi, kemudian pembuatan anggaran dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan nama dan tempat kedudukan, landasan, asas dan prinsip koperasi, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, keanggotaan, perangkat koperasi, ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran, jangka waktu berdirinya koperasi, sanksi-sanksi, dan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus 3. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan Pasal 7 ayat (1): • Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup • Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris • Surat bukti penyetoran modal • Rencana kerja awal kegiatan usaha 4. Penelitian Oleh Pejabat yang Memiliki Kewenangan Langkah akhir yang harus dilalui untuk mengesahkan koperasi tersebut sebagai Badan Hukum adalah Penelitian oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan, dan melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 2. Jadi, dalam proses pendirian koperasi hingga akhirnya diakui sebagai Badan Hukum terdapat berbagai syarat berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK). 2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. 3. Daftar hadir rapat pendirian Koperasi 4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi). 5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. 6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. 7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi. 8. Daftar susunan pengurus dan pengawas. 9. Daftar Sarana Kerja Koperasi 10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. 11. Struktur Organisasi Koperasi. 12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya 13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koperasi http://www.slideshare.net/ariskayuni/tata-cara-pendirian-koperasi-26730850 http://www.seputarukm.com/prosedur-pendirian-koperasi/

Andai Aku Menjadi Menteri Koperasi

Dalam artikel yang saya buat ini, akan menjelaskan tentang apa itu koperasi dan saya akan mencoba untuk sedikit bermimpi apabila saya terpilih untuk menjadi menteri koperasi termasuk hal-hal apa saja yang akan saya lakukan jika saya seorang menteri koperasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu koperasi? Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki sekaligus dioperasikan oleh orang-seorang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi sebagai organisasi bisnis memiliki beberapa prinsip. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau (Federasi Koperasi non Pemerintah): • Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela • Pengelolaan yang demokratis • Partisipasi anggota dalam ekonomi • Kebebasan dan otonomi • Pengembangan dan pendidikan, pelatihan, dan informasi Di Indonesia juga telah dibuat undang-undang yang menjelaskan tentang perkoperasian, yaitu UU no. 25 tahun 1992 yang berisi: • Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi • Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha setiap anggota • Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal • Kemandirian • Pendidikan perkoperasian • Kerjasama antar koperasi Tujuan koperasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga sudah diatur dalam pasal 3 UU no. 25 tahun 1992, yaitu koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi maupun masyarakat, dan berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945. Dalam setiap organisasi pasti memiliki funsgi dan peranan termasuk juga koperasi. Koperasi berfungsi untuk mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi juga meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu koperasi juga berperan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat serta mengkokohkan perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahan dan kekuatan perekonomian nasional. Jenis usaha koperasi juga berbeda-beda, dimana hal ini menyebabkan tujuan dan kebutuhan anggotanya juga berbeda. Berikut adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, jenis usaha, dan keanggotaan koperasi: 1. Koperasi Berdasarkan Tingkatannya • Koperasi Primer, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 20 orang • Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang meliputi pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi 2. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha • Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok • Koperasi kredit, yaitu disebut juga koperasi simpan pinjam • Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang membantu usaha anggota koperasi 3. Koperasi Berdasarkan Keanggotaan • Koperasi Pertanian, yaitu beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian • Koperasi Karyawan, yaitu didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam sebuah perusahaan • Koperasi Pensiunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan para pensiunan • Koperasi Pegawai Negeri, yaitu meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri • Koperasi Jasa, yaitu memberi layanan atau jasa kepada para anggota • Koperasi Sekolah, yaitu beranggotakan para warga suatu sekolah • Koperasi Unit Desa, yaitu beranggotakan masyarakat pendesaan Setelah sebelumnya dalam artikel saya ini menjelaskan sedikit tentang apa itu koperasi? Apa tujuan dan fungsi dari koperasi? Dan juga apa saja jenis-jenis dari koperasi? Sekarang kembali lagi pada judul artikel saya ini yaitu, “Andai Aku Menjadi Menteri Koperasi”. Pernahkah kalian bermimpi atau berkhayal atau berandai-andai sedikit jika diantara kalian merupakan seorang menteri koperasi? Memang menjadi seorang menteri koperasi bukanlah sebuah pekerjaan mudah karna kita dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar dan terlebih lagi tugas yang berat seorang menteri koperasi. Jika saya menjadi menteri koperasi, tentunya saya ingin membuat perkoperasian Indonesia jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan mengelola semuanya dengan baik dan benar. Seperti yang dijelakan pada artikel ini tadi, bahwa organisasi dibentuk pasti memiliki fungsi dan tujuan, dan salah satu tujuan koperasi itu dibentuk adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum sehingga dapat memajukan perekenomian Indonesia. Dalam hal ini dibuthkan seorang menteri koperasi yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan memliki sifat kepemimpinan yang tinggi. Banyak permasalahan yang dihadapkan oleh koperasi, baik masalah internal ataupun masalah eksternal. Dan salah satu masalah internal sebuah organisasi bisnis ini adalah masalah kurangnya tenaga professional yang dimiliki koperasi. Maka, jika saya adalah seorang menteri koperasi, saya akan menyiapkan wadah yang ada dibawah kepengurusan Korpri dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada yang ada dibawah naungan koperasi. Dan jika berandai-andai apabila saya menteri koperasi, saya akan menata dan mengelola manajemen dari koperasi itu sendiri, karna manajemen koperasi sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan anggotanya. Maka dari itu sangat diperlukan manajemen pelaksanaan koperasi, baik dari bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Apabila seluruh kegiatan yang ada pada koperasi dapat berjalan teratur dan baik maka dasar manajemen koperasi sudah berjalan baik, dan kemudian tinggal mudah melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam mempertahankan dan membangun koperasi. Sumber: http://id.m.wikipedia.org/wiki/koperasi www.enjang.com/jenis-koperasi-berdasarkan-tingkatan-jenis-usaha-dan-keanggotaan/ www.pengertianpakar.com/2015/04/jenis-jenis-koperasi.html?m=1