Tata Cara Mendirikan Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki sekaligus dioperasikan oleh orang-seorang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia juga telah dibuat undang-undang yang menjelaskan tentang perkoperasian, yaitu UU no. 25 tahun 1992 yang berisi: 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha setiap anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi Mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) atau lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi. Berikut adalah beberapa langkah-langkah sebelum mendirikan koperasi yaitu: 1. Persiapan Pembentukan Calon-Calon Pendiri Koperasi Seperti yang sudah dijelaskan diatas, persiapan calon-calon yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi. 2. Rapat Pembentukan Rapat sekurang-kurangnya yaitu 20 orang yang dipimpin oleh satu orang atau beberapa orang pendiri koperasi. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi adalah pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi, kemudian pembuatan anggaran dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan nama dan tempat kedudukan, landasan, asas dan prinsip koperasi, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, keanggotaan, perangkat koperasi, ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran, jangka waktu berdirinya koperasi, sanksi-sanksi, dan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus 3. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan Pasal 7 ayat (1): • Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup • Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris • Surat bukti penyetoran modal • Rencana kerja awal kegiatan usaha 4. Penelitian Oleh Pejabat yang Memiliki Kewenangan Langkah akhir yang harus dilalui untuk mengesahkan koperasi tersebut sebagai Badan Hukum adalah Penelitian oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan, dan melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 2. Jadi, dalam proses pendirian koperasi hingga akhirnya diakui sebagai Badan Hukum terdapat berbagai syarat berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK). 2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. 3. Daftar hadir rapat pendirian Koperasi 4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi). 5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. 6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. 7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi. 8. Daftar susunan pengurus dan pengawas. 9. Daftar Sarana Kerja Koperasi 10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. 11. Struktur Organisasi Koperasi. 12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya 13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koperasi http://www.slideshare.net/ariskayuni/tata-cara-pendirian-koperasi-26730850 http://www.seputarukm.com/prosedur-pendirian-koperasi/