Hukum
perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu
dengan individu, fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau
kepentingan individu. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana, yaitu dalam
beberapa hal diantaranya terlihat dari perbedaan isi, pelaksanaannya sampai
dengan perbedaan menafsirkannya.
Pengertian
Hukum Perdata, berdasarkan pendapat para ahli, secara sederhana adalah
rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang
yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan
subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan,
dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan
membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan
atau kepentingan hidupnya.
Hukum
perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta
kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan
(hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga
negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan,
perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan
yang bersifat perdata lainnya.
Hukum Perdata Indonesia
Keadaan
hukum perdata di indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih
beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu Faktor
Ethnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia, karena negara
kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan faktor Hostia Yuridis yang
dapat kita lihat pada pasal 163.I.S.
Adapun hukum yang diberlakukan bagi
masing-masing golongan yaitu:
1. Bagi golongan Eropa dan yang
dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan
dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas
konkordansi.
2. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia
Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak
dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat
tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
3. Bagi golongan timur asing (bangsa
Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan
Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan
diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa
macam tindakan hukum tertentu saja.
Disamping
itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia,
seperti:
1. Ordonansi
perkawinan bangsa Indonesia kristen (Staatsblad 1993 No.74)
2. Organisasi
tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 No.570 berhubungan
dengan No.717
Dan
ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara,
yaitu :
1. Undang-Undang
hak pengarang
2. Peraturan
umum tentang koperasi
3. Ordonansi
Woeker
4. Ordonansi
tentang pengangkutan di udara
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar