Kebijakan
pemerintah kolonial yang paling lama di Indonesia adalah monopoli perdagangan
oleh VOC. VOC telah mengambil banyak keuntungan dari pelaksanaan monopoli
perdagangan terutama rempah-rempah.
VOC
yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 tersebut terus berkembang dan berhasil
menguasai beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, hal ini karena
VOC merupakan wakil resmi dari kerajaan Belanda dengan diberikan hak Octrooi
(hak istimewa) antara lain adalah:
-
Hak monopoli perdagangan
-
Hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri
-
Hak mengadakan perjanjian
-
Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
-
Hak pemungutan pajak
-
Hak memiliki angkatan perang sendiri
-
Hak mengadakan pemerintahan sendiri
Dengan
hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut
Kompeni ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak. Pada
saat itu, dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, VOC pada tahun 1610
memutuskan untuk membentuk jabatan Gouverneur Generaal sebagai wakil Heeren
XVII di Asia, yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Gubernur Jenderal VOC
pertama Pieter Booth. Kebijakan ekspansif itu semakin mudah untuk diwujudkan
ketika Jan Pieterszoon Coen diangkat menjadi Gouverneur Generaal pada tahun
1619. Ia memindahkan pos dagang VOC di Banten dan kantor pusat VOC dari Maluku
ke Batavia, dalam persaingan dengan sesama Barat memperkuat kepercayaan diri
VOC, sehingga Portugis terpaksa harus segera pergi dari kepulauan Maluku dan
kemudian menyerahkan Melaka kepada VOC pada tahun 1641. Sebelum itu, Belanda
dengan keunggulan senjata dan memanfaatkan kompetisi dan konflik di antara
penguasa lokalnya, berhasil memonopoli perdagangan pala, fuli dan cengkeh di
Maluku.
Bentuk aturan paksaaan VOC yang diterapkan di Indonesia, antara lain adalah:
- - Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai
sendiri seluruh perdagangan rempah-rempah di Indonesia
- -Contingen Stelsel, yaitu pajak yang harus
dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi
- -Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban
menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan
- -Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang
dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi
Kompeni
mengikat raja-raja dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Kemudian Kompeni
semakin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang tetapi ikut
mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Daerah kekuasaannya pun semakin luas
sehingga kompeni membutuhkan biaya besar untuk memelihara pegawai dan
tentaranya. Biaya itu diambil dari penduduk. Pada zaman kompeni, penduduk
kerajaan-kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi,
rempah-rempah, kayu jati dan lain sebagainya kepada VOC.
Sumber :
http://manfaat-pengetahuan.blogspot.com/2013/10/sistem-monopoli-perdagangan-oleh-voc.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar