Sumber daya alam terbagi
dua, yaitu SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan yang dapat
diperbaharui (renewable). Keanekaragaman hayati termasuk didalam sumber daya
alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam hayati tersebut bervariasi,
tergantung dari letak suatu kawasan dan kondisinya. Pengertian istilah sumber
daya alam hayati cukup luas, yakni mencakup sumber daya alam hayati, tumbuhan,
hewan, bentang alam (landscape). Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya
alam hayati yang berlimpah ruah sehingga dikenal sebagai negara Megabiodiversity. Keanekaragaman
hayatinya terbanyak kedua diseluruh dunia.
Wilayah hutan tropisnya
terluas ketiga di dunia dengan cadangan minyak, gas alam, emas, tembaga dan
mineral lainnya. Terumbu karang dan kehidupan laut memperkaya ke-17.000
pulaunya. Lebih dari itu, Indoensia memiliki tanah dan dan area lautan yang
luas, dan kaya dengan berjenis-jenis ekologi. Menempati hampir 1.3 persen dari
wilayah bumi, mempunyai kira-kira 10 persen jenis tanaman dan bunga yang ada di
dunia, 12 persen jenis binatang menyusui, 17 persen jenis burung, 25 persen
jenis ikan, dan 10 persen sisa area hutang tropis, yang kedua setelah Brazil
(world Bank 1994). Walaupun demikian persoalan tentang pengelolaan sumber daya
alam hanya mendapat perhatian sedikit dari para pengambil kebijakan.
Kepulauan Indonesia yang
terdiri atas 17,000 pulau, merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna dari
dua tipe yang berbeda asal usulnya. Bagian barat merupakan kawasan
Indo-Malayan, sedang bagian timur termasuk kawasan Pacifik dan Australia. Meski
daratannya hanya mencakup 1,3 persen dari seluruh daratan di bumi, Indonesia
memiliki hidupan liar flora dan fauna yang spektakuler dan unik. Indonesia juga
memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan: sepuluh persen dari spesies
berbunga yang ada didunia, 12 persen dari spesies mamalia dunia, 16 persen dari
seluruh spesies reptil dan amphibi, 17 persen dari seluruh spesies burung, dan
25 persen dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia.
Sebagian besar hutan yang
ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis, yang tidak saja mengandung kekayaan
hayati flora yang beranekaragam, tetapi juga termasuk ekosistem terkaya didunia
sehubungan dengan keanekaan hidupan liarnya. Indonesia memiliki kawasan hutan
hujan tropis yang terbesar di Asia-Pasific, yaitu diperkirakan 1,148,400
kilometer persegi. Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keaneka ragaman
hayati di dunia.
Hutan Indonesia dikenal
sebagai hutan yang paling kaya akan spesies palm (447 spesies, 225 diantaranya
tidak terdapat dibagian dunia yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarp
(jenis kayu komersial yang paling berharga di Asia tenggara), dan diperkirakan
mengandung 25,000 species tumbuhan berbunga. Indonesia juga sangat kaya akan
hidupan liar: terkaya didunia untuk mamalia (515 spesies, 36% diantaranya
endemik), terkaya akan kupu-kupu swalowtail (121 spesies, 44% diantaranya
endemik), ketiga terkaya didunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies),
keempat terkaya akan burung (1519 spesies, 28% diantaranya endemik) kelima
untuk amphibi (270 species), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.
Lingkungan Pesisir dan
Kelautan di Indonesia Panjang seluruh garis pesisir di Indonesia mencapai
81,000 kilometer, ini adalah 14% dari seluruh pesisir di dunia. Indonesia
adalah negara yang memiliki pesisir terpanjang di dunia. Ekosistem kelautan
yang dimiliki oleh Indonesia sungguh sangat bervariasi, dan mendukung kehidupan
kumpulan spesies yang sangat besar. Indonesia memiliki hutan bakau yang paling
luas, dan memiliki terumbu karang yang paling spektakuler di kawasan Asia.
Hutan bakau paling banyak dijumpai di Pesisir Timur Sumatra, pesisir
Kalimantan, dan Irian Jaya (yang memiliki 69% dari seluruh habitat hutan bakau
di Indonesia). Sedangkan lautan biru di Maluku dan Sulawesi menaungi ekosistem
yang sangat kaya akan ikan, terumbu karang, dan organisme terumbu karang yang
lain.
§ Di Sektor Migas
Masalah kebijakan tambang
migas di Indonesia : Minyak dan Gas Bumi (Migas), diyakini banyak kalangan
sebagai komoditi tulang punggung ekonomi Indonesia hingga kini. Dilihat dari
angka-angka, Migas memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor lain
pada pendapatan (yang katanya) negara. Oleh karena itu, semua mata jadi
tertutup, dan kita tidak dapat melihat berbagai masalah yang terjadi dalam
penambangan migas. Akibatnya, Pertamina sebagai satu-satunya pemegang hak atas
Migas di Indonesia bersama para kontraktornya leluasa berbuat sewenang-wenang
atas kekayaan alam Indonesia.
Kesalahan utama kebijakan
dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula dari UU No 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing yang diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi
I antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran . Disusul dengan UU No 11
tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu,
Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan
modal besar dan eksploitatif. Dampak susulannya adalah keluarnya berbagai
regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal. Dari
kebijaakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah terjebak dalam posisi
lebih rendah dibanding posisi pemodal yang disayanginya. Akibatnya, pemerintah
tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang seharusnya
patut untuk ditindak.
Sejak tahun 1967 hingga
saat ini, pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi,
(kini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral) seolah merasa bangga jika
berhasil mengeluarkan izin pertambangan sebanyak mungkin. Tidak heran jika
sampai dengan tahun 1999 pemerintah telah “berhasil” memberikan izin sebanyak
908 izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak karya Batu
Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP), dengan total luas konsesi 84.152.875,92
Ha atau hampir separuh dari luas total daratan Indonesia.
Jumlah tersebut belum
termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan
oleh pemerintah daerah berupa SIPD. Walaupun baru sebagian kecil dari
perusahaan yang memiliki izin itu melakukan kegiatan eksploitasi, namun
dampaknya sudah terasa menguatirkan.
Berbagai kasus korupsi di
dunia pertambangan belum satupun yang diusut tuntas. Eufemisme justru sering
digunakan untuk menyelamatkan Pertamina dari tuduhan korupsi seperti kasus
mis-manajemen yang diungkap pada Habibie. Selain masalah korupsi, banyak
masalah lain yang juga belum terungkap dalam penambangan Migas. Misal saja, hak
menguasai negara yang diberikan secara mutlak pada PERTAMINA, proses lahirnya
Production Sharing Contract (Kontrak Bagi Hasil/PSC) antara PERTAMINA dengan
perusahaan multinasional, rencana investasi yang diatur oleh perusahaan
multinasional.
Di sisi lain,
perkembangan RUU Migas UU Migas No. 44 Prp tahun 1960, kini sedang disiapkan
penggantinya oleh pemerintah. Rancangan UU ini sempat menjadi kontroversial,
karena terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara pemerintah dan DPR-RI saat
itu. Perdebatan yang mengemuka saat itu berkisar pada peran Pertamina, dan
kepentingan ekonomi negara.
Production Sharing
Contrac (Kontrak Bagi Hasil/PSC) Dalam usulan RUU Migas, pemerintah
berkeinginan mengganti PSC dengan Kontrak Kerjasama, yang menyerupai Kontrak
Karya dalam pertambangan umum. Padahal semua tahu model Kontrak Kerjasama ala
Kontrak Karya, telah nyata-nyata merugikan bangsa yang dikeruk hasil alamnya
oleh perusahaan tambang. Perdebatan menjadi tereduksi oleh bingkai penglihatan
sistem kontrak, yang sangat diharapkan oleh investor.
Liberalisasi distribusi
dan pemasaran migas, Pemerintah lewat RUU Migas berjanji untuk mengikis habis
monopoli di PERTAMINA. Namun yang ditawarkan adalah membuka suatu kesempatan
bagi perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran
migas. Sepintas ide ini cukup menarik. Namun ancaman di balik itu sungguh
sangat mengerikan. Saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah
perushaan-perusahaan multinasional seperti Mobil Oil, Shell, Caltex, Texaco,
Unocal, Vico, Total dan lain sebagainya. Karena mereka yang paling siap, maka
mereka yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di
Indonesia. Maka yang akan terjadi adalah bergantinya Monopoli Pertamina pada
Oligopoli perusahaan multinasional.
Ancaman besarnya modal
yang akan masuk pada industri migas di Indonesia, juga menjadi tidak
mendapatkan perhatian pemerintah. Padahal, dilihat dari rencana investasi yang
sedang disiapkan oleh perusahaan multinasional dan campur tangan mereka lewat
lembaga-lembaga keuangan internasional dalam kebijakan negara, adalah ancaman
serius yang patut diperhatikan semua pihak. Perang saudara di Angola adalah
satu contoh terparah akan betapa buruknya intervensi perusahaan multinasional
pada keutuhan negara.
Isu lingkungan hidup
merupakan isu yang sangat marjinal di kalangan politisi dan pemerintah.
Seolah-olah aktivitas industri migas dilakukan di wilayah hampa kepemilikan dan
kebal polusi. Padahal berbagai kasus menunjukan isu ini menjadi pemicu lahirnya
perlawanan rakyat, seperti kasus Aceh, Riau dan Kaltim. Kasus Mobil Oil yang
sudah lama disengketakan orang Aceh, masih juga belum cukup jadi referensi bagi
pengambil kebijakan untuk mengubah susbstansi dan perilaku kebijakan. Negara
secara semena-mena mereduksi perlawanan rakyat atas ketidakadilan menjadi
persoalan perimbangan keuangan semata. Kontrak karya pertambangan yang berada
dikawasan hutan lindung telah mencapai 17,669 juta ha atau 37,5 % dari total
luas lahan kontrak karya seluas 47,059 juta ha. Kontribusi kerusakan hutan sejak
tahun 1996 meningkat 2 juta ha per tahun.
§ Di Sektor Kehutanan
Kawasan hutan
lindung/konservasi yang saat ini benar-benar sudah terancam keberadaannya
diantaranya hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi
proyek PT Gag Nickel/BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT Citra Palu Mineral/Rio
Tinto, Palu (Sulteng) dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember Jawa Timur oleh
PT Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT Hakman. Belum lagi ancaman terhadap
kawasan konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah oleh perusahaan
tambang, seperti ; Taman Nasional Lore Lindu – Sulawesi tengah oleh PT. Mandar
Uli Minerals/Rio Tinto, Taman Nasional Kerinci Sebelat oleh PT. Barisan
Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas; Kawasan Hutan lindung Cagar Alam
Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals; Hutan lindung
Meratus – Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer Dome;
Taman Nasional Wanggameti oleh PT. BHP; Cagar Alam Nantu oleh PT. Gorontalo
Minerals; dan Taman Wisata Pulau Buhubulu, oleh PT. Antam Tbk.
Terjadi perubahan luas
kawasan hutan karena eksploitasi hutan tropis Indonesia secara besar-besaran,
dipacu dengan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan.
Sejalan itu pula, diterbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang
memberi ruang bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya
diikuti dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan para pengusaha besar kroni
Orde Baru menguasai dan membabat hutan untuk membesarkan modalnya, misalnya PP
No. 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan, PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hutan
Tanaman Industri, dan peraturan lainnya yang secara nyata tidak berpihak kepada
Struktur penguasaan
kekayaan sumber daya alam di Indonesia banyak didominasi oleh pengusaha besar
dengan kekuatan kapitalnya. Mereka dapat menguasai kawasan hutan, lahan dan
pertambangan serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan
tahun masa konsesinya. Sementara masyarakat setempat yang hidupnya mengandalkan
sumber daya lahan tersebut secara turun temurun sebelum negara berdiri,
nasibnya justru menjadi sengsara. Ketidakadilan distribusi penguasaan sumber
daya alam ini sebagai basis konflik sosial yang riil terjadi dalam kehidupan
rakyat. Ketimpangan pembangunan yang paling serius justru terjadi pada sub
sektor kehutanan, antara pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan rakyat.
Perusahaan pemegang HPH
yang membawa izin dari pusat, tanpa menghiraukan kepentingan rakyat menebang
pohon-pohon besar “milik negara”. Sementara akses rakyat setempat untuk sekedar
memanfaatkan hasil hutan non-kayu (seperti rotan dan damar) ditutup secara
sepihak.. Ada 574 perusahaan HPH yang dikatakan mengelola 59 juta ha hutan,
padahal faktanya mereka tidak mengelola tetapi sekedar menebang bahkan membabat
hutan tanpa menanam kembali. Beberapa konglomerat yang pernah memegang HPH
sampai jutaan hektar, diantaranya Prajogo Pangestu seluas 3.536.800 Ha, Andi
Sutanto (3.142.800 ha), Burhan Uray (3.996.200 ha), PO Suwandi (2.189.000 ha),
dll. (BI, 23/10/98). Fakta lain mengatakan bahwa awal Juli 1999, Dephutbun
mengumumkan 18 HPH yang berindikasi KKN para kroni Soeharto. 9 HPH/HPHTI diduga
kuat melakukan KKN, 4 HPH dicabut pencadangannya, 5 HPH tidak diperpanjang izin
konsesinya (Kompas, 9 Juli 1999) Dephutbun juga mengidentifikasikan bahwa
seluas 3,03 juta ha lahan perkebunan dikuasai oleh 33 perusahaan besar di 7
propinsi.
Eksploitasi yang
dilakukan para pemegang HPH sangat fantastis dalam rentang 10 tahun terakhir.
Data memperlihatkan bahwa produksi kayu bulat mencapai 260,58 juta meter kubik,
kayu gergajian 35,84 juta meter kubik, dan kayu lapis 98,052 juta meter kubik.
Di sisi lain, ekspor kayu lapis Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 56,06
juta m3 dengan nilai devisa 18,73 milyar US$. Sayangnya, nilai devisa itu tidak
dinikmati oleh rakyat, tidak juga oleh Pemerintah Daerah. Studi Walhi (1994)
menunjukkan 85% keuntungan sektor kehutanan langsung dinikmati oleh para
pengusaha, sementar sisanya oleh Pemerintah Pusat. Tampak jelas bahwa hasil
eksploitasi bukan untuk rakyat. Indikator ini dapat dilihat dari tenaga kerja
yang terlibat dalam usaha perkayuan pada HPH terbilang sangat kecil, yakni
hanya 153.438 orang pada tahun 1997. Sementara di pihak lain, ada sekitar 20
juta jiwa rakyat yang mengharapkan hidupnya dari sumber daya hutan mengalami
kemiskinan yang berkepanjangan. Bahkan akibat kebakaran hutan dan lahan
1997-1998, mereka mengalami proses pemiskinan antara 40-73 persen dibandingkan
sebelum kebakaran.
Selama beberapa
dasawarsa, penguasa Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan
lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat yang berkelanjutan. Sikap ini
tidak lepas dari dukungan pemerintah negara-negara Utara, program bantuan
internasional dan perusahaan-perusahaan asing. Atas nama pembangunan hutan
dirusak dan laut, sungai dan tanah tercemar. Masyarakat harus mengalah kepada
HPH, HTI, pertambangan, pembangkit listrik dan proyek berskala besar lainnya.
Ironisnya, keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh segelintir orang,
kelompok elit yang kaya dan penanam modal internasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar