Pengertian
pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan
asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.
Menurut
Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah
pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber
PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik
daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
Sedangkan
menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai
perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33
Tahun 2004)
Kebijakan
keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai
sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam
rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil
ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).
Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat
dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah
masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.
Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan
pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh
karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki
setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)
Sebagaimana
telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini
pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan
daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan
daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan
pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.
§ Sumber-sumber pendapatan asli daerah
Adapun
sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:
1) Hasil pajak daerah
Pajak
merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.
Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad
Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal
atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra,
seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.
Sedangkan
Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan
dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.
Dengan
demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
-
Pajak daerah berasal dan pajak negara yang
diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
-
Penyerahan dilakukan berdasarkan
undang-undang
-
Pajak daerah dipungut oleh daerah
berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya
-
Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan
untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk
membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik
2) Hasil retribusi daerah
Sumber
pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian
retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya
Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah
pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa
pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa
yang diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung”.
Dari
pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:
-
Retribusi dipungut oleh daerah
-
Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi
yang diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk
-
Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang
memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Kekayaan
daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan
umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan
dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
Dalam
hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan
daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan
yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya
dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju
masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu
pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang
pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5
Tahun 1962)
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:
-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan
-
Jasa giro
-
Pendapatan bunga
-
Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Sumber :
http://mariyammariya.blogspot.com/2015/04/perubahan-penerimaan-daerah-dan-peranan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar